Minggu, 21 April 2013

Nama, Tugas dan Wewenang Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, MA, MK, KY, DPD, BPK



 Update 2013

Presiden
Presiden              : Susilo Bambang Yudhoyono
Tugas dan wewenang presiden:
-          Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
-          Memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AU, dan AL
-          Mengajukan, membahas, menyetujui, dan mengesahkan RUU bersama DPR
-          Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa)
-          Menetapkan Peraturan Pemerintah
-          Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
-          Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
-          Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
-          Menyatakan keadaan bahaya
-          Mengangkat konsul dan duta. Duta dengan pertimbangan DPR
-          Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
-          Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA
-          Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
-          Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU
-          Meresmikan anggota BPK yang dipilih oleh DPR denganmemperhatikan pertimbangan DPR
-          Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR
-          Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan MA
-          Mengangkat dan memberhentikan anggota KY dengan persetujuan DPR



Wakil Presiden
Wakil Presiden  : Boediono
Tugas dan wewenang wakil presiden:
-          Bertanggungjawab penuh membantu presiden selama satu periode kepengurusan serta berwenang dalam membantu menjalankan roda organisasi BEM KM UNDIP
-          Menjalankan roda koordinasi dan komunikasi antar organ/perangkat kelembagaan BEMKM UNDIP
-          Melakukan pengawalan issue / wacana di lingkungan internal kampus
-          Sebagai koordinator dari komisi ahli
-          Melakukan pemantauan dan pengarahan pelaksanaan kegiatan BEM KM UNDIP
-          Membantu pelaksanaan fungsi dan tugas presiden, apabila presiden berhalangan




Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Ketua MPR         : H. Muhamad Taufiq Kiemas
Tugas dan wewenang MPR:
-          Bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara.
-          Mengubah dan menetapkan UUD.
-          Melantik Presiden dan Wakil Presiden.
-          Hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.
-          Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
-          Memilih dan melantik Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatanya selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.
-          Memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya.
-          Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.



Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Ketua DPR           : Marzuki Alie
Tugas dan wewenang DPR:
-          Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
-          Membahas dan memberikan/tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang
-          Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi Iainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan mengikut sertakan dalam pembahasannya dalam awal pembicaraan tingkat I
-          Mengundang DPD untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah pada awal pembicaraan tingkat I
-          Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat I
-          Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
-          Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama
-          Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
-          Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
-          Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan/konsultasi, dan pendapat
-          Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
-          Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU
-          Membentuk UUD yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama peraturan pemerintah pengganti UUD menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dalam pembahasan 
-          Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah
-          Memberikan persetujuan kepada Peresiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota.
-          Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi
-          Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain
-          Memilih anggota BPK  dengan memperhatikan pertimbangan DPD
-          Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota KY 
-          Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan KY untuk ditetapkan sebagaihakim agung oleh Presiden



Mahkamah Agung (MA)
Ketua MA            : Hatta Ali
Tugas dan wewenang MA:
-          Mengadili pada tingkat kasasi
-          Menguji secara materil peraturan perundang-undangan di bawah UU, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh UU.
-          Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi.
-          Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi  dan rehabilitasi.
-          Mengawasi dan memimpin jalannya perelihan pemerintahan pada seluruh tingkat Pengadilan (Peradilan Umum, Militer, Agama, dan Tata Usaha Negara)
-          Membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
-          Memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir
-          Menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah UU tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
-          Membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.
-          Memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985).
-          Meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkunga peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).
-          Mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).



Mahkamah Konstitusi (MK)
Ketua MK            : Akil Mochtar
Tugas dan wewenang MK:
-          Menguji UU terhadap UUD 1945
-          Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945
-          Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum
-          Memutus pembubaran partai politik.
-          Memutus perselisihan tentang hasil pemilu
-          Wajib memberi keputusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden Menurut UUD 1945
1.       Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.



Komisi Yudisial (KY)
Ketua KY              :Eman Suparman
Tugas dan wewenang KY:
-          Melakukan monitoring secara intensif terhadap penyelengaraan kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat .
-          Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kekuasaan kehakiman baik yang menyangkut rekruitmen hakim agung maupun monitoring parilaku hakim.
-          Menjaga kualitas dan konsistensi keputusan lembaga peradilan, karena senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen.
-          Menjadi penghubung antara kekuasaan pemeririntah dan kekuasaan kehakiman untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman.
-          Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
-          Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung:
·         Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung
·         Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung
·         Menetapkan calon Hakim Agung
·         Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
-          Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim:
·         Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim
·         Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim
·         Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada MA dan tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.
-          Mengusulkan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjut nya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.
-          Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim.
-          Memutuskan pengangkatan hakim agung



Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Ketua DPD          : Irman Gusman
Tugas dan wewenang DPD:
-          Mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk membahas RUU tersebut.
-          Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitandengan pajak, pendidikan, dan agama.
-          Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK
-          Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
-          Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN.



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Ketua BPK           : Drs. Hadi Poernomo
Tugas dan wewenang:
-          Memelihara transparansi dan akuntabilitas seluruh aspek keuangan negara.
-          Memeriksa semua asal usul dan besarnya penerimaan negara dari mana pun sumbernya. 
-          Memeriksa dimana uang negara itu disimpan.
-          Memeriksa untuk apa uang negara tersebut dipergunakan.
-          Meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan pemerintah atau badan swasta sepanjang tidak bertentangan terhadap UU.
-          Memeriksa tanggung jawab keuangan Negara apakah telah digunakan sesuai yang telah disetujui DPR.
-          Memberitahukan kepada DPR hasil hasil pemeriksaannya.
-          Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan
metode pemeriksaan serta menyajikan laporan pemeriksaan.
-          Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang dan atau unit organisasi yang mengelola keuangan negara.
-          Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik pemeriksaan
-          Menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara
-          Meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan pemerintah atau badan swasta sepanjang tidak bertentangan terhadap UU



 [Original post by: Winnona Sarah]
Source by: Google 2013 and blogs.